JELAJAHPERKARA.COM || TANGERANG-Pemerintah terus berupaya keras untuk menghadirkan vaksin Covid-19 dalam rangka memenuhi kebutuhan vaksinasi di Indonesia. Upaya tersebut salah satunya diwujudkan dengan kembali mendatangkan 8 juta dosis bahan baku vaksin Sinovac yang tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, pada Senin, 31 Mei 2021. Vaksin tersebut diangkut dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA 891 dan mendarat sekitar pukul 11.48 WIB.
Dengan kedatangan vaksin tahap ke-14 ini, maka hingga saat ini Indonesia telah menerima 3 juta dosis vaksin bentuk jadi produksi Sinovac, 6,41 juta dosis vaksin bentuk jadi produksi AstraZeneca, dan 1 juta dosis vaksin bentuk jadi produksi Sinopharm di mana 500 ribu merupakan hibah dari pemerintah Uni Emirat Arab. Selain itu, ada juga 81,5 juta dosis bahan baku vaksin produksi Sinovac yang setelah diolah di Bio Farma akan menjadi 65,5 juta dosis vaksin jadi. Jadi secara keseluruhan telah terdapat 75,9 juta dosis vaksin dalam bentuk jadi.
“Sampai saat ini, Indonesia sudah mempunyai 75,9 juta vaksin, di mana dari 75,9 juta itu, kalau satu rakyat indonesia menggunakan dua dosis, berarti itu cukup untuk 37,5 juta (orang),” ujar Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir dalam keterangan persnya di lokasi kedatangan vaksin.
Hingga saat ini, realisasi pelaksanaan vaksinasi Covid-19 program pemerintah telah mencapai total 26,9 juta dosis. Dengan rincian sebesar 16,3 juta jiwa menerima vaksinasi dosis pertama dan sekitar 10,6 juta jiwa menerima vaksinasi dosis kedua. Dengan angka tersebut, Indonesia merupakan salah satu negara yang telah melakukan vaksinasi terbanyak di Asia Tenggara.
Meskipun demikian, jumlah tersebut masih tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara besar lain seperti Republik Rakyat Tiongkok dan Amerika Serikat. Oleh karena itu, Erick menegaskan bahwa pemerintah berupaya untuk terus meningkatkan jumlah rakyat yang menerima vaksinasi.
“Kita tahu dengan vaksinasi justru ini membantu kita mencegah dari penularan, mencegah kematian, dan terpenting juga untuk ekonominya sendiri, kita bisa mengurangi pelepasan dari pengurangan tenaga kerja, supaya kita bisa mempercepat ekonomi kita balik,” imbuhnya.
Menurut Erick yang juga Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), dalam penanganan pandemi vaksinasi merupakan faktor penting. Namun, ia mengingatkan bahwa vaksinasi juga harus didukung dengan penerapan protokol kesehatan oleh seluruh masyarakat.
“Vaksinasi adalah _game changer_. Tetapi vaksinasi tanpa didukung oleh protokol kesehatan oleh masyarakat, ini menjadi sesuatu yang tidak bisa _sustainable_ atau berkelanjutan,” jelasnya.
Selain mendapatkan vaksin lewat kerja sama bilateral dan multilateral, pemerintah juga terus bekerja keras untuk mengembangkan vaksin Merah Putih guna membangun kemandirian bangsa dan memenuhi kebutuhan vaksin Covid-19. Saat ini, terdapat enam lembaga yang sedang melakukan pengembangan, yaitu Lembaga Eijkman, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Universitas Airlangga.
“Kami juga membuka diri bekerja sama dengan pihak-pihak lain karena kita ingin juga bisa memproduksi vaksin sendiri, tidak hanya vaksin impor. Insyaallah kerja keras ini kita bisa lihat nanti di akhir tahun dan awal tahun depan apakah kita ada kemajuan dengan vaksin Merah Putih ataupun vaksin kerja sama dengan pihak lain,” jelasnya.
Pemerintah berharap bahwa dengan percepatan program vaksinasi, perekonomian Indonesia bisa tumbuh kembali. Pemerintah sendiri memprediksi pertumbuhan ekonomi nasional akan tumbuh lagi seperti tahun-tahun sebelumnya di angka 4-5 persen pada akhir tahun ini.
“Kami berharap juga dukungan dari masyarakat segala golongan, kembali tadi disiplin protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan,” tandasnya.
(MK.s)
Tangerang, 31 Mei 2021
Source : Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Website: https://www.presidenri.go.id
YouTube: Sekretariat Presiden