JAKARTA- Andar Situmorang advokat direktur eksekutif Government Againts Coruption & Dicrimination (GACD), meminta kepada Presiden Ir Joko widodo segera mengganti Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan A Djalil, Jakarta (16/9/21).
Kepada Jelajahperkara.com Andar menerangkan selama menteri ATR/BPN (Sofyan Djalil) di nilai tidak mampu menyelesaikan persohalan konflik pertanahan yang dialaminya juga ditengah-tengah masyarakat.
“Aciok Telah memalsukan surat Dan tanda tangan saya (Andar Situmorang) pemilik sertipikat HM Tanah luas 5390 m2 Dimanipulasi Menjadi sertipikat HGB No.1731/ Ngalian Milik Aciok Dirut PT.Indo Perkasa Usahatama,induk gabungan tanah hasil rampokan seluas 100 hektar.
Merampas dan menguasai lahan Masyarakat (Andar), Soedibejo alias Achiok Dirut PT Industri Permata Usahatama (IPU) juga berani dan nekad mengangkangi Kebijakan hukum tetap yaitu berdasarkan SK Wali Kota Semarang no 593.8/1285 tanggal 31 Maret 1995 hanya seluas 300 hektar, namun Aciok merambah memperluas alias ekspansi menjadi 600 hektar.
Kantor Badan Pertanahan (BPN) merupakan sarang mafia tanah, yang menjadi pemicu konflik tumpang tindih penerbitan sertifikat. Dia menjelaskan, kekalahan masyarakat melawan mafia itu di pengadilan karena keberadaan BPN sebagai saksi utama.
“Permasalahan tanah di republik ini sangat terkait dengan ATR/BPN. Justru menurut saya sarang mafia tanah ini salah satunya adalah BPN. Ketika persoalan tanah ini masuk ke pengadilan, BPN akan menjadi saksi utama,” cetusnya.
Otak mafia tanah semarang Aciok Raja Besi diduga Kolusi dengan Kepala BPN Jateng dan BPN Semarang, sukses memanipulasi surat tanah merampok tanah rakyat 3 LP sejak thn 2016 tidak jalan diduga semua pejabat di suap sama Aciok Raja Besi.
Lanjut Andar Untuk itu saya minta Pak Presiden Jokowi kalau mau permasalahan tanah ini tuntas dan selesai, tidak ada mafia-mafia lagi yang bekerja. Saya pikir Menteri ATR Sofyan Djalil harus diganti. Di sana itu harus ditempatkan sosok yang betul-betul tidak mau menjadi subordinat dari mafia tanah, bukan orang yang mau mencari makan dari mafia tanah,” ujar dia.
Setelah nantinya reshuffle dilakukan, sambung dia, pejabat BPN yang kerap memanfaatkan posisinya untuk tujuan tertentu haruslah diganti.
“Saya pikir ATR/BPN ini harus segera dievaluasi. Tetapi semua ini bisa dilakukan kalau menterinya atau pejabat tertingginya di sana adalah orang bersih yang tidak mau terlibat di dalam persekongkolan untuk menguasai lahan tertentu,” tuturnya.
Sangatlah penting Pak Jokowi melakukan reshuffle terhadap Menteri ATR/BPN agar permasalahan tentang tanah masyarakat yang tak kunjung memiliki kepastian hukum bisa selesai. Bersihkan dulu dari pimpinannya, supaya semua ke bawah juga dibersihkan tutupnya.
(Red)