BELITUNG TIMUR- Komisi Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bersama Pemerintah Kabupaten Belitung Timur menandatangani Komitmen Bersama terkait sinergi dalam pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terutama nilai keterbukaan informasi kepada masyarakat.
Penandatanganan Komitmen Bersama tersebut dilakukan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Beltim Gustaf Pilandra bersama Wakil Ketua Komisi KIP Provinsi Babel Ahmad Tarmizi serta Sekretaris Daerah Beltim Ikhwan Fachrozi dan Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik di Ruang Rapat Bupati Beltim, Rabu (15/12/2021).
Dua poin utama Komitmen Bersama yang disepakati yakni ke dua belah pihak akan terus melakukan Monitoring Evaluasi terhadap KIP di Kabupaten Beltim, serta seluruh desa yang ada di Kabupaten Beltim ke depannya harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Wakil Komisi KIP Provinsi Babel Ahmad Tarmizi mengatakan kegiatan Monev KIP akan berjalan pada 2022 mendatang. Kegiatan monev KIP sempat berjalan pada 2019 lalu, namun akibat pemangkasan anggaran monev pun terhenti.
“Untuk monev KIP Kabupaten Beltim peringkat II sekarang tapi kategorinya masih cukup, belum informatif. Makanya komitmen bersama ini untuk mendorong agar KIP di Kabupaten Beltim lebih informatif,” ujar Ahmad.
Dilansir Diskominfo Beltim, seluruh Desa yang ada baik di Kabupaten Beltim kata Ahmad, sudah selayaknya memiliki PPID tingkat desa. Hal ini menurutnya merupakan wujud pelayanan informasi bagi masyarakat di tingkat desa.
“Dulu kita sudah pernah sosialiasi membentuk PPID Desa, hari ini kita komitmen lagi agar terus berlanjut. Ke depan nanti PPID Desa akan kita ikutkan dalam lomba PPID tingkat nasioanal, tapi harus dilaksanak lomba di tingkat Kabupaten dulu,” kata Ahmad.
Ahmad menambahkan sejak Komisi KIP berdiri, belum pernah ada sengketa informasi di Kabupaten Beltim. Dengan kata lain belum ada pengaduan masyarakat terkait keterbukaan informasi.
“Dari Belitung Timur masuk ke sengketa informasi kita belum pernah ada. Kalau yang sering disengekatakan paling banyak itu dari Kabupaten/Kota/ Provinsi di Pulau Bangka,” ungkap Ahmad.
(Arsoyo)
