MEDAN – Kepala Satuan Kerja (Satker) PJN Wilayah II dan Pejabat pembuat komitmen (PPK) di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumut Dadam dan dua PPK nya Surung Sirait, Firman Hutahuruk dinilai Sombong dan anggkuh kepada Wartawan. saat dikonfirmasi melalui sambungan WhatsApp, mengenai proyek Preservasi Jalan Siborongborong Doloksanggul, Kabupaten Humbahas sumatera Utara, yang biaya nya belum di ketahui sedangkan Proyek ditangani PPK Firman H yaitu Jembatan Aek Cubadak Kel. Pasar Muarasipongi Kecamatan Muara Sipongi, Madina Anggaran Rp 9.535.263.800, Rabu (07/08/2024).
Media ini yang bertugas di wilayah Propinsi Sumatra Utara, sudah berulang-ulang melakukan konfirmasi seminggu sebelum terbitnya nya pemberitaan dan tengah menunggu balasan konfirmasi.
Sebagai pejabat publik Kasatker PJN wilayah II BBPJN Sumut dan kedua PPK nya itu harusnya disiplin dan profesional dalam melaksanakan tugasnya.
Sikap diduga tidak terpuji Kasatker PJN Wil II Dadam dan kedua PPK nya terlihat jelas saat awak media berulang kali menghubungi Nomor WhatsApp nya, Namun dia tidak pernah membalas Konfirmasi wartawan (No Comment).
“Kasatker PJN wilayah II Dadam dan kedua PPK nya pejabat negara dinilai tidak senang di kritik maupun dikonfirmasi Wartawan.
Padahal Peran Media adalah mitra pemerintahan (Social control), tapi sekelas Kasatker dan pejabat pembuat komitmen (PPK) berperilaku seperti itu kepada wartawan. Awak media ini tidak menyinggung apapun kepada pejabat PUPR tersebut, hanya konfirmasi.
Sementara itu Ketua LSM GACD Andar Situmorang SH, Saat diminta tanggapan mengenai Prilaku Pejabat Kementerian PUPR itu Mengatakan,
“Jika banyak pejabat berperilaku seperti ini, maka bisa merusak Citra Kementerian PUPR dan kantor balai besar pelaksana jalan nasional tersebut. Bagaimana daerah bisa maju kalau memelihara pejabat yang terkesan anggkuh dan sombong kepada awak wartawan, katanya Rabu (7/8/24) Saat di mintai tanggapan.
Dikatanya, Bukankah peran awak media sangat penting untuk menyajikan informasi kepada publik. Jadi jangan anggap pers seakan-akan bukan mitra di pemerintahan.
Awak media ini pun bermohon kepada Menteri Perkejaan Umum dan perumahan rakyat pak Bas untuk membina kepegawaian agar memberikan sanksi kepada pejabat yang dinilai tidak beretika sebagai pejabat publik.
Awak media ini juga meminta Kepada Menteri Pekerjaan Umum dan perumahan rakyat Basuki Hadimuljono, Pj Kepala Balai BBPJN Sumut dapat menindak tegas kepada Kasatker Wil II dan kedua PPK nya yang tidak beretika sebagai pejabat publik yang sombong dan anggkuh seperti itu harus segera di evaluasi.
(Tim)