KAPITALISME,Merasa Punya Izin Melarang Penambang Pasir Galian C’ Lain Beroperasi

  • Bagikan

 

JELAJAHPERKARA.COM || BANYUASIN-

Kapitalis itu yang tepat..!! Penjajahan secara ekonomi (monopoli): Merasa Punya Izin Melarang Penambang Pasir Galian C Beroperasi hahaha lucu jadinya penambang pasir (galian C) yang selama ini menambang pasir di wilayah desa tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumatera Selatan tidak diperbolehkan lagi oleh sang pemegang beberapa helai lembar kertas yang katanya Surat Izin resmi galian C (Joker).

Mashiro (56) pengusaha galian C yang bergerak di bidang eksplorasi pasir yang berada di desa Tebing Abang Kecamatan Rantau Bayur merasa dirugikan karena area yang telah dia urus izin nya diserobot oknum yang mengaku telah memiliki izin Eksplorasi pasir dari Kementrian.

Kepada media Mashiro (56) mengatakan bahwa dia telah mengantongi izin pertambangan eksplorasi pasir yang berada di wilayah dusun 2 desa Tebing Abang, Kamis (04/03/21) Kemarin.

“Saya sudah mempunyai izin Pertambangan Eksplorasi pasir jelas dan legal “Seraya memperlihatkan surat-surat tersebut. (Gagal paham dalam mengartikan).

Diantara isi surat yang diperlihatkan tampak dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan Nomor 0230/DPMPTSP.V/VI/2020 tanggal 4 Juni 2020 telah memberikan izin pertambangan eksplorasi pasir kepada Mashiro.

Menurut Mashiro hal penyerobotan ini sudah pernah dilaporkan nya kepada Polsek Rantau Bayur dan Polres Banyuasin untuk ditindaklanjuti, namun belum ada tindakan.

Dijelaskan Mashiro pula ada kejanggalan dalam, hal ini karena kedua izin tersebut ada pada titik koordinat yang sama.

Untuk itu dia memohon kepada Instansi terkait agar dapat membantu menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.harapnya.

Terpisah, Ali Wardana selaku Kaur Pemerintahan desa Tebing Abang saat di bincangi awak media, mengatakan tidak tahu-menahu tentang koordinasi (CD) tersebut dengan desa.

“Setahu saya (CD) tersebut tidak pernah berkoordinasi dengan desa.”jelas nya singkat.

Sementara itu lewat sambungan telepon seluler. Polsek Rantau Bayur IPTU Sugeng melalui Kanit Reskrim Teguh, mengatakan bahwa kedua bela pihak telah diundang di Polsek untuk dimediasi namun belum menemukan titik temu.

“Kami sudah mengundang kedua belah pihak untuk dimediasi, saat itu Mashiro memperlihatkan Izin galian yang dikeluarkan oleh Provinsi sementara (CD) juga memperlihatkan izin nya dari Kementerian.”jelas nya

Terkait keabsahan apakah di antara kedua izin tersebut ada yang ilegal? Pak Kanit Reskrim Polsek Rantau Bayur menjelaskan bahwa itu bukanke wenangannya.

“Kalau diantara izin tersebut ada yang tidak legal kami tidak paham tapi yang saya dengar bahwa ada wacana pengeluaran izin Pertambangan Eksplorasi tidak lagi di Provinsi melainkan dari Kementerian”.terang nya.

Ditinjau dari UUD 1945 dan TAP MPR No. IX/MPR tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam‎, Batu batubara, minyak bumi termasuk galian C.

Dan UU No. 7 Tahun 2004 adalah bahwa setiap orang kalau mau memakai hak harus minta izin, mohon. Tapi kalau dia tidak memohon maka dia tidak dapat hak sama sekali. Itu, kalau soal izin pengelolaan maka yang melakukan adalah para pengusaha, yang akan minta izin sedangkan masyarakat tidak minta izin, tapi mohon haknya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 pada butir 14 yang menyebutkan.

“”Hak guna pakai adalah hak untuk memperoleh dan memakai dan dapat dikatakan memakai tanpa harus bayar.

(Rn)

  • Bagikan