Berita  

KURANGNYA PENGAWASAN KEMENTERIAN PU DAN PR CIPTA KARYA SEHINGGA PEKERJA PT. NINDI KARYA TIDAK MENGGUNAKAN K3

Kementerian PU dan PR lagi-lagi melakukan Pekerjaan untuk kebutuhan masyarakat yang ada di Provinsi Sumut Kota Medan tepatnya di Jl. Sidorukun Krakatau Kota Medan.  Kementerian PU dan PR Cipta Karya melakukan Pekererjaan Sewerage System Medan Optimization Zona 10 and Project (MSMHP SSMOZP MDN) (MYC) Pada Tanggal 09 November 2018. Sumber Dana Pekerjaan Tersebut berasal dari Dana ASIAN DEVELOPMEN BANK (ADB), Pekerjaan ini dimenangkan oleh PT. WASKITA KARYA Dan dikerjakan oleh PT. NINDI KARYA dengan Anggaran Dana Rp. 115 Milliar.


Beberapa waktu lalu Tim Jelajah Perkara sedang melakukan Penyelidikan Pekerjaan yang telah dilakukan PT. NINDI KARYA Pada Tanggal 29-09-2020 Pukul 15.40 Wib Lokasi Jl. Sidorukun Medan.

Project Manajer Proyek OJPAL Pahruddin menjelaskan, dalam pengerjaan pemasangan pipa pada proyek tersebut menggunakan 2 metode yaitu, metode open trench yakni pemasangan pipa dengan galian terbuka, serta metode lainnya menggunakan alat slurry jacking pipe yang dikelola oleh Unit Penunjang Produksi (UPP) NINDYA. Dimana slurry jacking pipe ialah pemasangan pipa dengan mesin bor horizontal yang diopersaikan oleh operator secara mekanis.

Proyek Optimalisasi Jaringan Pipa Air Limbah (OJPAL) diharapkan dapat mengatasi masalah pencemaran air tanah dan air permukaan di wilayah kota medan terutama di zona 12. Adapun sistem yang digunakan nantinya ialah dengan menyalurkan buangan air limbah domestik dari bangunan rumah tangga, perkantoran dan limbah lainnya yang dialirkan melalui sistem perpipaan menuju Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pusat.

Ditengah Situasi melakukan Pekerjaan Penampungan Satu Tempat Limbah (IPAL) telah ditemukan Kesalahan dan Pelanggaran Pekerja yang tidak menggunakan K3 sebanyak 10 orang.

Untuk itu harus diperhatikan Kementerian PU dan PR Pengawasan lebih Ketat, dimana dalam Peraturan Kementerian PU dan PR serta Kementerian Tenaga Kerja bahwa Setiap Pekerja harus menggunakan Alat Pelindung Diri dalam Proyek kerja dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.08/Men/VII/2010 Tentang Alat Pelindung Diri.

Akan tetapi PT. NINDI KARYA tidak mematuhi Peraturan tersebut Peraturan tersebut, dimana anggota kerja tidak menggunakan APD serta melanggar Undang-undang No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 59 dan sanksi Hukuman dalam Pasal 96.

Kemudian Tim Jelajah Perkara menemui salah seorang Pelaksana Pekerjaan tersebut bernama Fahruddin, dengan mengatakan bahwa Pekerjaan ini sudah bekerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sumut hingga Tahun 2020, lalu Tim Jelajah Perkara Menjelaskan bahwa TP4D sudah dicabut oleh Presiden RI Bapak Jokowi Pada Bulan Februari 2019 hingga Tahun 2020. Namun Kesalahan dan Kelalaian Para Pekerja tidak mempergunakan K3, Bapak Pahruddin tetap mempertahankan statemennya kami ada kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi Sumut.

Dari Kesalahan dan Kelalaian PT. NINDI KARYA, Untuk itu Tim Jelajah Perkara Meminta Kementerian PU dan PR untuk memberikan sanksi Pelanggaran yang dilakukan PT. NINDI KARYA.

PEMBINA JELAJAH PERKARA REINHARD SIMANJUNTAK, S.PAK

 

 

Mau punya Media Online sendiri?
Tapi gak tau cara buatnya?
Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , 
Jasa pembuatan website berita (media online)
Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online 
yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia.
Info dan Konsultasi - Kontak 
@Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport 
dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif