JELAJAHPERKARA.COM || JAKARTA-
Pernyataan,Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo, ” Aparat keamanan tidak perlu ragu untuk menurunkan kekuatan penuh dan urusan hak asasi manusia (HAM) bisa dibicarakan belakangan ” akhirnya menimbulkan pro – kontra ditengah masyarakat, khususnya warga papua dan juga aktivis HAM.
Pernyataan ini disampaikan Bamsoet itu merespons insiden penembakan Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha oleh KKB kelompok Lekagak Telengen di Boega, Kabupaten Puncak, Papua hingga meninggal dunia.
Menurut Ichsan, Mahasiswa Kajian Asia Tenggara FIB UI yang membidangi konsetrasi Sejarah Diaspora dan Geografi Pertahanan tersebut, mengungkapkan, bahwa Ketua MPR RI terkesan menciptakan ketakutan baru ditengah masyarakat sipil Papua.
” pernyataan Ketua MPR RI baru-baru ini bukannya menurunkan suhu konflik melainkan menciptakan ketakutan baru dimata masyarakat sipil Papua. KKB OPM justru itu mereka akan memainkan strategi gila baru dengan menumbalkan warga sipil lebih banyak lagi akibat pernyataan pimpinan lembaga Legislatif tersebut. Rakyat Papua terus menjadi Tumbal, jika HAM dibicarakan Belakangan ” ucapnya.
Ditambahkan Alumni Universitas Syiahkuala Banda Aceh tersebut, Strategi KKB dan GAM hampir mirip. era konflik GAM dulu juga seperti itu disaat rombongan aparat mensurvey lapangan mendadak pihak aparat diserang GAM. (Kejadian di Aceh Jaya, era konflik tahun 90an dan Cot Trieng Aceh Utara serta wilayah rawan konflik lainnya).
Menurut Ichsan, Era Konflik GAM dulu juga petinggi aparat banyak menjadi korban, dikarenakan manuver-manuver politik pusat terhadap kebijakan² yang mungkin kontradiktif terhadap kearifan asli masyarakat lokal. Seperti Papua saat ini, dengan Otsusnya, pembagian wilayah melalui pemekarannya, itu justru yang harus dievaluasi pemerintah kita.
” Ayo semestinya melalui lembaga tertinggi legislatif seperti MPR, DPR, DPD RI untuk menengahi, mengajak mereka (KKB OPM) berunding. Teroris KKB OPM itu juga manusia bagian dari orang Papua asli” jelasnya.
Ichsan menambahkan , Pengerahan operasi militer di Papua, apalagi dalam skala yang diminta Ketua MPR, niscaya akan mengundang dan mengembalikan perhatian dunia pada Papua. Padahal, Internasionalisasi masalah Papua, atau persisnya mengembalikan Papua ke dalam agenda PBB, tidak diinginkan Indonesia.
“Rakyat Papua semakin pesimistis, 24 jam nyawa mereka terancam. Mereka turut akan menjadi tumbal konflik KKB OPM dan Aparat, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Sekarang sudah modern, perang konvensional harus kita tinggalkan. Kasian rakyat Papua..Pak Bamsoet ” tutupnya.
(Ichsan)