Banda Aceh-
Dalam Pantaun media ini ternyata Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Hingga saat ini Rabu (23/2/2022) masih melanjutkan pengumpulan bahan dan keterangan Dari beberapa kepala desa yang ada diwilayah kabupaten Aceh Tenggara,bukan hanya perangkat desa saja yang dimintai keterangan Oleh Tim kemendes namun Dari jajaran pengurus Apadesi juga tak luput lolos dari pemeriksaan tersebut .
Irosnisnya berdasarkan informasi yang diterima media ini sebelumnya bahwa dari hasil permintaan keterangan dari tim inspektorat jenderal kemendes ke beberapa desa secara random, ada beberapa kepala desa yang juga pengurus Apdesi beserta perangkat Desa yang memilih untuk tidak mau bertemu/ melarikan diri dari kedatangan Tim Kemendes ketika akan dimintai keterangan,sebut salah satu tim kepada media ini.
Dan Jika ditelisik Pada Tahun 2019 Bertempat Di UGL Kegiatan yang mengatasnamakan
bimbingan dan teknis (bimtek) 16 kecamatan di kabupaten setempat yang menggunakan dana desa tahun 2019 dengan total Rp 11 miliar lebih bersumber dari APBN.
Dan dana yang dialokasikan mencapai Rp 29 juta/desa untuk 16 Kecamatan di Agara. Namun, fakta di lapangan hanya sekitar 280 desa yang menggelar kegiatan melalui pihak ketiga.
Dan pada tahun 2020 juga perangkat desa di Aceh Tenggara juga pernah mengikuti agenda bimbingan teknis (bimtek) ke Kota Medan, Sumatera Utara bertempat di hotel berbintang yakni Hotel Santika Dyandra Premiere.
Dimana penyelenggara bimtek tersebut diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Studi Eksekutif dan Legislatif Indonesia (PUSKULATIF),yang dilangsungkan selama tiga hari yakni mulai 16-19 Oktober 2020 tahap pertama.
Dan Tahap kedua pada 20-23 Oktober 2020 dan gelombang ketiga 24 hingga 27 Oktober 2020.
Tahun 2020 dengan Total anggaran 23 juta x 330 desa = 7,59 Milyar yang diadakan di Hotel Santika premiere Medan.
Dan ditahun 2021 sebanyak 650 orang aparatur desa dari 385 desa (Kute) di 16 kecamatan di Aceh Tenggara akan mengadakan Studi Banding, ke Kota Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Dari Informasi yang dirangkum media ini bahwa kegiatan studi banding di Lombok pada Tahun 2021 bertema “Pengembangan Wisata Desa” tersebut akan berlangsung dari Senin tanggal 22 Maret sampai dengan Kamis 25 Maret 2021. Selain itu menurut informasi, setiap desa dibebankan biaya sebesar Rp 30 juta yang diduga berasal dari anggaran dana desa untuk kegiatan tersebut dan jika ditotal sebesar Tahun 2021 ,30 juta x 325 desa =
Rp. 9,7 Milyar Rupiah.
Dimana sebelumnya media ini telah melakukan konfirmasi kepada salah satu kepala Desa atas nama Rasidun SKD yang juga kepala Desa kuta Rih membenarkan Tim kementerian Desa Ke Aceh Tenggara ” Betul turun menanyak kan tetang ke berangkata ke lombok yah saya sebagai pengulu kute wajar di tanya dan di minta ketetangan di anggar kan di Apbdes dan saya ya sesuai apa yg saya ketahui saya sampai kan”bunyi WhatsApp ketua panitia kepada redaksi.
S Kepala Desa Tenembak Juhar yang dikonfirmasi media ini,untuk melakukan konfirmasi terhadap kedatangan tim kementerian Desa tersebut walaupun sudah hubungi via seluler dan di kirim pesan singkat namun tak ada jawaban.
Haddin Kepala Desa Lawe kinga yang dikonfirmasi media ini membenarkan bahwa tim kemendes ada menanyakan tentang Apbdes dan saya tidak berangkat ke Lombok namun yang berangkat itu Sekdes dan Bendahara ,dan saya pun ditanya Sama tim kemendes itu lewat sambungan telepon,tutup Kepala Desa Lawe kinga.
Abdul Kariman,SPd.MM Inspektur Inspektorat Aceh Tenggara yang diminta tanggapannya terkait kedatangan Tim kemendes ke Aceh Tenggara yang dikonfirmasi via seluler Sabtu Malam (19/2/2022)”membenarkan bahwa tim inspektorat kementerian Desa datang ke Aceh Tenggara terkait kegiatan bimtek di Lombok Tahun 2021″.(Abdi)