Berita  

Transfer DD Dari Pusat Sasaran Empuk Koruptor (KKN) Pemkab Banyuasin

 

JELAJAHPERKARA.COM||BANYUASIN-

N/B : SEKANARIO BANYUASIN “Kata kuncinya BLT..DD, APBD dan APBN. Hukuman Mati (KKN COVID-19) Menjadi Korupsi” 💯👑✔️ Sebenarnya dari kemarin-marin tahun 2018, 2019 dan 2020 media sudah teriak-teriak mengenai Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuasin Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN menjadi sasaran empuk para koruptor Banyuasin Dari pemotongan 35% di setiap DD Desa, Pembangunan DD Fiktif tumpang tindih Fira DPRD, Covid-19 BLT DD BLT APBD, BLT APBN, Bimtek BPD habiskan DD, Dana senilai Rp1,1 Triliun yang katanya tidak terserap APBD tahun 2020.


Berita dari media tribunus.co.id yang berjudul Wajar Saja Kasus KKN DD di Kabupaten Banyuasin Dari Setiap Desa Nya Tidak Ada Tanggapan Dari Pihak APH

Dari sumber yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan baru-baru ini Bupati Banyuasin H. Askolani mengumpulkan Kepala Desa Se-Kabupaten Banyuasin tepatnya pada tanggal 19 Agustus 2020 di salah satu hotel mewah di Palembang dengan dalih Bimtek dan

Berselang beberapa waktu Bupati Banyuasin H. Askolani juga mengumpulkan BPD Se-Kabupaten Banyuasin di salah satu hotel mewah di Palembang pada tanggal 24 Agustus 2020 seluruh BPD Kabupaten Banyuasin dikumpulkan di salah satu hotel di Palembang dengan dalih yang sama.

Wyndham Opi Hotel Palembang, Komplek Opi Mall, Jl. Gubernur H. A Bastari, Sungai Kedukan, Kec. Rambutan, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30967.

Untuk penerimaan BLT pada masyarakat terdampak COVID-19 dari APBN Pusat kenapa untuk tahapan 4.. ini berkurang sampai 70% salah satu contoh pada warga dusun 1 Desa Tebing Abang Kec, Rantau Bayur Kabupaten Banyuasin Sumsel untuk di Desa Tebing Abang saja pada tahapan pertama sampai tiga sebanyak 121 KK setelah masuk ke tahapan ke-4 ini tinggal menjadi 43 Kepala Keluarga saja.

Umi Salama, dan Ruslia menerangkan bahwa ia kemarin mendapatkan bantuan BLT masyarakat pandemi Coronavirus selama 3 bulan berturut-turut setiap bulannya sebesar Rp.600.000 dengan mengambil uangnya di kantor Post Pangkalan Balai jelasnya.

Heranya pada tahapan ke-4 ini saya tidak mendapatkan undangan untuk mencairkan dana BLT masyarakat terdampak COVID-19 pada saat saya tanya dengan salah satu pegawai pemerintah desa ia menjawab saya tidak tahu juga sebutnya, Jumat (28/08/2020).

Bahkan atas memenuhi rasa keadilan sosial tersebut semua elemen dan golongan masyarakat harus tersentuh bantuan sosial pandemi Coronavirus kok kenapa setelah pertengahan perjalanan proses pemulihan perekonomian rakyat langkah yang diambil pemerintah di dalam hal ini Pemkab Banyuasin sangat puitis dan dramatis.

Saya, seorang sumber yang identitasnya tidak mau disebutkan ini, yakin ada unsur yang bersifat penyalahgunaan wewenang yang tanpa hak melakukan perbuatan. Melawan hukum dengan skala besar jelasnya.

Untuk dugaan sementara pertemuan ini terkait pemakzulan Dana Desa KKN DD yang didalangi oleh pemerintah daerah iaitu Bupati Banyuasin dan alasan Covid-19 BLT APBN, BLT APBD dan BLT DD, serta bimtek dan kegiatan yang tidak bermanfaat untuk rakyat pedesaan yang bertujuan hanya untuk mengelabui biar dapat merampas dana yang seharusnya untuk rakyat Kabupaten Banyuasin.

Sepertinya ancaman Ketua KPK Komjen. Pol. Firli Korupsi Dana COVID-19 Di Hukum Mati, beberapa waktu lalu itu mendapatkan tantangan malah sedikitpun para pakar-pakar dan ilmuwan koruptor kabupaten banyuasin sumsel ini sedikitpun tak gentar apalagi takut..!!! Masyarakat saat ini menonton dan mendikte seperti apa yang akan terjadi, jangan-jangan hanya ngeles dan alasan lagi.

Lebih Jelas Baca :

Untuk menambah kebenaran atas dugaan tersebut baru-baru ini anggota DPRD Banyuasin Emi Sumitra, dan Tokoh Masyarakat Banyuasin Nachung Tajudin angkat bicara seperti dikutip beberapa media.

Penyelenggaraan bimbingan teknis (Bimtek) BPD se Banyuasin yang menghabiskan dana desa miliaran rupiah mendapat tanggapan dari anggota DPRD Banyuasin, Emi Sumitra.

Kepada redaksi Fakta Berita, Emi berujar penggunaan dana desa itu disesuaikan dengan kebutuhan.

“Untuk Bimtek saya rasa sangat diperlukan, terutama untuk anggota BPD yang baru. Tetapi mengenai anggaran, ya itu relatif,” ujar Emi, Senin (30/11/2020).

Mengenai pemborosan jika Bimtek BPD menggunakan dana desa Emi menilai itu ranah BPK untuk melakukan evaluasi.

“Boros atau tidaknya itu tergantung penilaian BPK,” pungkas dia.

Diberitakan sebelumnya, kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Banyuasin yang diselenggarakan BPMD Kabupaten Banyuasin disinyalir menjadi ajang korupsi berjamaah.

Kegiatan pada 24-27 Agustus 2020 lalu di dua hotel bintang lima itu diduga menghabiskan Dana Desa milik rakyat hingga miliaran rupiah.

Tokoh masyarakat Banyuasin, Nachung Tajudin mengaku mengendus adanya Mark Up kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut.

Terutama di permasalahan pajak yang tak disetor meski setiap anggota BPD yang berjumlah 2.020 orang menyetor dana kegiatan Rp 5 juta per orang.

Baca juga :
https://www.keizalinnews.com/2020/10/m-nasir-anggota-dprd-dari-partai-golkar.html

“Kesalahan fatal yang pertama, kegiatan itu memakai Dana Desa yang digunakan untuk kegiatan Bimtek. Jelas ini menyalahi aturan karena Dana Desa disalurkan untuk membangun desa bukan untuk Bimtek, apa urgensi Bimtek itu, apa yang dapat dari kegiatan itu, ” terang Nachung Tajudin kepada redaksi Fakta Berita, Sabtu (27/10/2020) lalu.

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Banyuasin yang diselenggarakan BPMD Kabupaten Banyuasin disinyalir menjadi ajang korupsi berjamaah.

Kegiatan pada 24-27 Agustus 2020 lalu di dua hotel bintang lima itu diduga menghabiskan Dana Desa (DD) milik rakyat hingga miliaran rupiah.

Tokoh masyarakat Banyuasin, Nachung Tajudin mengaku mengendus adanya Mark Up kegiatan yang diserahkan kepada pihak ketiga tersebut.

Terutama di permasalahan pajak yang tak disetor meski setiap anggota BPD yang berjumlah 2.020 orang menyetor dana kegiatan Rp 5 juta per orang.

“Kesalahan fatal yang pertama, kegiatan itu memakai DD yang digunakan untuk kegiatan bimtek. Jelas ini menyalahi aturan karena DD disalurkan untuk membangun desa bukan untuk Bimtek, apa urgensi Bimtek itu, apa yang dapat dari kegiatan itu, ” terang Nachung Tajudin kepada media Sabtu (27/10/2020).

Kemudian, ada indikasi pajak senilai miliaran rupiah yang tidak disetor, padahal Pemkab Banyuasin saat ini genjot mencari PAD Banyuasin.

“Jika setiap anggota BPD membayar Rp 5 juta, sementara yang ikut 2.020 artinya itu Rp 10 miliar ke atas dana yang dikumpulkan dari kegiatan itu. Pajaknya satu miliar, itu kami duga tidak disetor,” tegas dia.

Dia juga memperhatikan fasilitas yang didapatkan setiap peserta Bimtek yang seharusnya mendapatkan fasilitas VIP dengan dana mencapai Rp 5 juta per orang.

“Harusnya dana seperti itu satu orang satu kamar hotel. Ini malah digabung sampai tiga orang. Jelas sekali ini ada permainan, ada keuntungan besar yang didapati dari pihak penyelenggara,” tegas Nachung.

Atas temuan penyalahgunaan bimtek itu, dia bersama organisasinya akan menempuh jalur hukum melaporkan dugaan korupsi tersebut ke Kejati Sumsel.

“DD berasal dari uang rakyat, dibayar oleh rakyat, jika dipakai untuk bermewah-mewah harus dipertanggung jawabkan,” pungkas dia.

Dikonfirmasi, Kepala BPMD Banyuasin Roni Utama belum mau berbicara banyak terkait dugaan tersebut. “Saya sedang Bimtek, coba ke Kabid, Joni Gunawan,” singkat Roni Utama.

Dapat disimpulkan transfer DD Dari pusat sasaran empuk koruptor (KKN) pemkab banyuasin,

(Rn).

Mau punya Media Online sendiri?
Tapi gak tau cara buatnya?
Humm, tenang , ada Ar Media Kreatif , 
Jasa pembuatan website berita (media online)
Sejak tahun 2018, sudah ratusan Media Online 
yang dibuat tersebar diberbagai daerah seluruh Indonesia.
Info dan Konsultasi - Kontak 
@Website ini adalah klien Ar Media Kreatif disupport 
dan didukung penuh oleh Ar Media Kreatif